Rabu sore lalu, Presiden Jokowi terlihat bercengkerama dengan salah seorang anggota JKT48 di Twitter. “Wuooohh mantab! Jadi teringat deg2annya di momen Senbatsu Uza pekan lalu,” tulis @jokowi, mengomentari kicauan Beby JKT48 Oshi.

Kicauan yang menyinggung lagu baru JKT48 berjudul “Uza” itu tentu menarik perhatian para pengikut akun @jokowi di Twitter. Sebenarnya lumrah saja kalau presiden yang dikenal merakyat ini menyapa banyak orang dari beragam kalangan, termasuk anggota JKT48 yang punya banyak penggemar. Tapi kalau obrolannya seintim dan sedeg-degan di atas, rasanya bukan tipikal Jokowi deh.

www.twitter.com/jokowi

Dan benar saja, kicauan itu ditulis oleh salah seorang admin @jokowi, bukan ditulis oleh atau berasal dari Jokowi langsung. Gara-gara salah tulis itu, si pengelola sudah dibebastugaskan oleh istana, seperti diungkapkan oleh Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Akun Twitter Presiden pada pukul 15:24 WIB mengunggah cuitan singkat namun segera dihapus tak lama setelah diunggah.

Hal ini telah ditelusuri dan ditemukan permasalahan di salah satu admin pengelola. Yang bersangkutan kini sudah dibebastugaskan.

Langkah-langkah pengamanan dan penanganan tambahan secara internal telah dilakukan untuk mencegah hal yang sama kembali terulang.

Jakarta, 16 Mei 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Bey Machmudin

Seperti kita maklum, hampir semua akun tokoh besar dengan jumlah pengikut jutaan, dikelola oleh beberapa orang admin atau pengelola akun. Mereka silih-berganti menayangkan konten dan berinteraksi dengan pengikutnya, beraksi layaknya si pemilik akun. Termasuk akun @jokowi yang sudah diikuti oleh 10 juta orang lebih.

Tapi masalahnya, tidak semua kicauan di akun pribadi presiden berasal dari Jokowi langsung. Ada beberapa konten yang ditulis oleh pengelolanya tanpa sepengetahuan sang presiden. Itulah sebabnya, akun ini memiliki penanda “-Jkw” untuk membedakan kicauan yang berasal dari Jokowi langsung.

Dari sinilah terbuka 1001 pintu kekeliruan yang mungkin dilakukan oleh para admin. Mulai dari kekeliruan “akun yang tertukar”, sampai kesalahan penulisan atau kesalahan teknis lainnya. Admin bisa menayangkan konten tanpa Jokowi tahu apa yang ditayangkan.

Untuk kasus Jokowi-JKT48 di atas, penyebabnya mudah ditebak: akun yang tertukar. Si admin waktu itu sedang bersemangat melihat sapaan Beby yang mengumumkan episode terbaru dari #Cerit48ebyOshi, tapi dia tidak sadar sedang mengelola akun presiden. Saat mengomentari kicauan sang idola, si admin lupa berpindah dari akun @jokowi ke akunnya sendiri.

Anda boleh saja menganggap urusan salah-kicau ini remeh dengan asumsi setiap konten yang keliru bisa dihapus semudah menyentuh layar ponsel. Tapi dengan pengikut hingga jutaan, semakin banyak pasang mata yang memantau akun tersebut, sehingga kesalahan saja sedikit akan membuat geger dunia maya. Silakan hapus, tapi tangkapan-layarnya dijamin sudah beredar ke mana-mana. Ini abadi, tersimpan terus di internet dan berjuta ponsel lainnya.

Apalagi kalau yang melakukannya adalah akun milik orang nomor satu negeri ini!

Admin itu manusia

Kekeliruan dalam mengelola media sosial milik tokoh, lembaga atau perusahaan sebenarnya merupakan sebuah keniscayaan. Lihatlah siapa yang mengelola akun-akun tersebut. Mereka adalah orang per orang yang juga punya akun pribadi di media sosial. Mereka bekerja sekaligus hidup di dalamnya. Mereka punya kewajiban sebagai pekerja sekaligus hak sebagai pengguna medsos.

Beberapa instansi seperti TNI AU dan Kementerian Keuangan bahkan mempercayakan pengelolaan akunnya ke anak-anak muda, dan meminta mereka tampil ceria dan jenaka.

Selain @jokowi, akun Twitter milik instansi pemerintah yang pernah menayangkan konten bermasalah adalah Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Akhir tahun lalu, akun @kementan pernah menyebarkan berita pernyataan Ketua MPR terkait penolakan ceramah Ust Abdul Somad oleh pemerintah Hong Kong. Kicauan itu ramai diperbincangkan karena dianggap tidak sesuai dengan kebijakan dan tupoksi Kementan.

www.twitter.com/kementan

Tak lama berselang, admin yang menayangkannya dibebastugaskan. Penyebabnya sama, karena lupa pindah akun dari akun instansi ke akun pribadi.

Yang lebih parah dialami oleh akun Twitter Kemenlu yang sekarang berganti nama menjadi @kemlu_ri. Akun yang sebelumnya bernama @portal_kemlu_ri ini sempat menayangkan dua konten porno dalam rentang waktu beberapa menit. Yang pertama berisi gambar tidak senonoh berteks bahasa Arab, lalu kicauan kedua berisi gambar sejenis dengan teks bahasa Jepang, plus komentar “She’s Beautiful!”

www.twitter.com/kemlu_ri

Kementerian pun segera menghapus dan mengklarifikasi konten panas tersebut. Menurut Kemlu, konten sampah itu berasal dari mesin spammer yang dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kiat mengelola akun tokoh/lembaga

Lantas bagaimana agar konten-konten memalukan tersebut tidak lagi menghiasi akun presiden dan akun-akun milik tokoh, instansi atau lembaga atau perusahaan?

Sebagai pengelola media sosial, Anda bisa menerapkan banyak aturan dan ketentuan yang ketat bagi anggota tim medsos yang Anda tangani. Mulai dari aturan pemilihan diksi sampai jadwal penayangannya. Tapi yang tak kalah penting adalah mencegah terjadinya kekeliruan sekecil apapun. Targetnya adalah jumlah kekeliruan berada di angka 0 alias zero error.

Mengganti orang mungkin bisa jadi pilihan tegas, sebagai hukuman bagi orang yang melakukannya dan peringatan bagi anggota tim lainnya. Tapi karena setiap individu yang terlibat di dalam tim adalah pengguna aktif medsos (kalau mereka gaptek atau gak suka medsos tentu tidak akan direkrut, bukan?), maka perlu dipikirkan beberapa langkah antisipasi agar mereka selalu mawas diri dalam bekerja.

Contoh paling ekstrem adalah dengan melarang mereka bermedia sosial di akun pribadi selama jam kerja. Tapi kalau itu dirasa mustahil, berikut saya berikan tiga tips mencegah munculnya kekeliruan konten di media sosial milik tokoh atau instansi atau perusahaan:

  1. Perangkat kerja khusus. Cara paling pragmatis dan ampuh adalah dengan menyediakan perangkat kerja khusus untuk para pengelola akun. Jangan biarkan mereka mengelola akun instansi menggunakan ponsel pribadi yang tentu saja didominasi dengan akun-akun media sosial milik pribadi. Berikan satu ponsel yang khusus digunakan untuk mengelola akun-akun media sosial milik instansi atau perusahaan. Dengan begitu, si admin akan lebih mudah sadar sedang berada di zona kerja atau zona pribadi.
  2. Jangan gunakan banyak akun di satu aplikasi. Beberapa aplikasi seperti Twitter dan Instagram bisa memuat lebih dari satu akun. Ini tentu memudahkan pengguna yang kebetulan memiliki banyak akun di platform tersebut. Tapi risikonya ya itu tadi: Akun tertukar. Konten untuk akun A dipos di akun B. Sehingga membuat kekacauan di dunia maya. Kalau tips pertama tidak mungkin diterapkan karena alasan anggaran, Anda bisa menerapkan tips kedua ini: memastikan admin yang mengelola akun instansi tidak menempatkan banyak akun di satu aplikasi medsos atau menggunakan aplikasi khusus untuk pengelolaan akun instansi/perusahaan.
  3. Waspadai layanan penyebar spam. Saat Anda menggunakan satu layanan untuk Twitter, misalnya layanan untuk menambah 10 ribu pengikut, layanan tersebut akan meminta Anda untuk masuk ke dalam layanan menggunakan akun Twitter berikut kata kuncinya. Layanan seperti ini bisa jadi akan mengirimkan konten sampah (spam) secara otomatis ke linimasa Anda atau, yang lebih parahnya lagi, mengirimkan spam menggunakan akun Anda. Untuk mengatasinya, batalkan akses (revoke access) layanan-layanan yang Anda curigai di Pengaturan Twitter (ada di bagian Apps).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.